Review Jurnal

Nama              : Rania Cundamanik Wisand

Mata Kuliah   : Sejarah Asia (A)

Tanggal          : Sabtu, 12 Oktober 2019
Judul              : Isu Keamanan di Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen Vol.7 No. 1 (2016)
Penulis           : Simela Victor Muhammad
Tema              : Politik 

                                   

Isu Keamanan di Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen

Oleh Simela Victor Muhammad

Abstrak :

            Semenanjung Korea adalah kawasan strategis di Asia Timur yang masih nmenghadapi persoalan keamanan, akibat terbaginya menjadi dua negara dan akibat isu nuklir Korea Utara yang menimbulkan kecemasan negara-negara di sekitarnya. Ketegangan juga kerap terjadi di kawasan ini akibat aksi manuver militer dari masing-masing negara yang saling ‘berlawanan’ satu sama lain. Ketegangan di Semenanjung Korea menimbulkan keprihatinan internasional karena berimplikasi luas terhadap stabilitas kawasan. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang tidak stabil berpotensi menimbulkan konflik terbuka, jika tidak ada upaya untuk mengatasinya. Parlemen sebagai bagian dari masyarakat internasional dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur, seharusnya dapat mengambil peran dalam mendukung upaya damai di kawasan tersebut melauli diplomasi parlemen. Melalui studi kepustakaan, esai ini membahas upaya damai parlemen atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, trutama dalam kerangka pelkasanaan diplomasi parlemen APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum). Baik yang dilakukan secara kelembgaan maupun individual anggota parlemen.

Pendahuluan :

            Keamanan suatu kawasan sudah menjadi salah satu hal yang penting bagi suatu negara, khususnya negara-negara di kawasan tertentu terdapat persoalan tentang keamanan kawasan yang cukup mengganggu dan terkandung potensi konflik di dalamnya. Negara dengan keadaan yang terbebas dari berbagai permasalahan di dalam negara ataupun kawasannya pasti sudah menjadi harapan bagi semua masyarakat yang ada di dunia, karena dengan terlepasnya dari permasalahan keamanan, negara serta kawasannya dapat lebih fokus ke arah pembangunan negara atau juga memperluas hubungan internasional dengan negara atau kawasan lain. Kondisi yang ideal seperti ini sepertinya belum terlihat di kawasan Semenanjung Korea, persoalan keamanan masih menjadi persoalan yang serius di negara-negara yang ada di kawasan ini.

           Keadaan di Semenanjung Korea masih belum kondusif, jika dibiarkan seperti ini terus menerus dan tidak ada inisiatif untuk berdamai maka akan membuat makin banyak konflik-konflik yang terjadi kedepannya dan dapat membahayakan serta serta mengancam keamanan kawasan. Hal ini seharusnya sudah menjadi masalah serius bagi pemerintahan dan seharusnya sudah mengambil bagian untuk mencari dalam upaya solusi perdamaian atas yang terjadi di Semenanjung Korea. Namun sayangnya, pemerintahan sepertinya belum bisa mencari serta memutuskan dalam penanganan masalah yang terjadi di Semenanjung Korea tersebut.

Pembahasan :           

1. Situasi Keamanan di Semenanjung Korea

             Sebelumnya mungkin terdapat pembaca yang belum mengetahui awal dari terjadinya permasalahan ini. Penyebab awalnya yang melatarbelakangi adalah konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan serrta isu nuklir Korea Utara yang belum tuntas dan disepakati penyelesaian damainya. Konflik Korea terjadi setelah Perang Dunia II berakhir yang membuat Korea terbelah menjadi dua negara, tepatnya pada 1948, ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat yang bersepakat membagi wilayah Korea menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Pemisahan Korea menjadi dua ini memang tidak dapat dipisahkan dari konflik ideologi Liberal-Demokratis dan Komunis-Sosialis antara Blok Barat yang dibawahi oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dibawahi oleh Uni Soviet. Hal ini kemudian memunculkan ketegangan di antara kedua negara Korea tersebut.

            Ketegangan kali pertama terjaddi pada 25 Juni 1950 ketika militer Korea Utara menyebrangi perbatasan dan melakukan invasi atas Korea Selatan. Tindakan ini memulai Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun, mengakibatkan lebih dari dua juta orang tewas, merusak infrastruktur dan perekenomian negara, serta meninggalkan keretakan yang lebar di antara sesama orang Korea. Perang Korea berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, China dan Korea Utara menandatangi persetujuan gencatan senjata dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat zona penyangga selebar tiga mil di antara kedua negara yang kemudian dikenal dengan Zona Demiliterisasi. Presiden Korea Selatan, Syngman-Rhee, menolak menandatangani persetujuan itu, namun ia berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata. Ini artinya, Perang Korea belum berakhir secara resmi hingga saat ini, dan tidak mengherankan jika kemudian ketegangan masih mewarnai perjalanan hubungan di antara kedua Korea. Ketegangan bertambah karena program nuklir Korea Utara yang tidak transparan telah menimbulkan kecemasan masyarakat internasional karena dianggap dapat mengancam stabilitas dan keamanan kawasan.

2. Upaya Damai Parlemen

            Situasi keamanan di Semenanjung Korea sudah pasti membutuhkan perhatian dari pemerintahan, setidaknya hal itu menjadi bagian dari agenda sidang sidang forum antar parlemen khususnya saat membahas isu keamanan kawasan. Dalam sidang-sidang forum antar pemerintahan dibahas sejumlah isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal ini mengartikan bahwa seharusnya pemerintahan juga harus peduli dan menaruh perhatian besar atas permasalahan ini. Dengan demikian, antara parlemen dan pemerintah akan terbangun sinergitas dalam upaya mencari solusi suatu permasalahan.

            Upaya damai parlemen atas isu keamanan di Semenanjung Korea, sebagaimana dikemukakan di atas, dilakukan melalui forum antar-parlemen dan APPF sejauh ini menjad forum antar-parlemen yang paling serius menyikapinya. Hal ini terlihat dari seringnya isu keamanan kawasan tersebut dibahas dalam sidang tahunan APPF. Dibahasnya isu keamanan di Semananjung Korea oleh APPF adalah sangat lumrah, mengingat organisasi antar-parlemen yang secara resmi dibentuk pada 1993 di Tokyo dan beranggotakan 27 parlemen nasional negara-negara yang juga di dalamnya juga mencakup parlemen negara-negara Asia Timur, dimana situasi keamanan di Semenanjung Korea bersentuhan langsung dengan kepentingan nasional mereka. Beberapa kali APPF mengadakan sidang untuk memeberitahu kesungguhan tentang isu keamanan di Semenanjung Korea tetapi belum menemukan solusi yang tepat. Aktivitas diplomasi dilakukan anggota parlemen, sejauh ini memang masih sebatas membangun komitmen antara anggota parlemen negara-negara APPF untuk mendukung upaya pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea.

           Tampilnya Kim Dae-jung sebagai presiden Korea Selatan (1998-2003) dengan kebijakan Sunshine Policy-nya, kembali membuka dialog di antara kedua negara Korea. Melalui Sunshine Policy, Kim Dae-jung mencoba untuk mengikutsertakan Korea Utara di dalam setiap kerjasama ekonomi dan berusaha keras untuk lebih menciptakan suasana damai, rukun dan menuju kerjasama antar negara Korea daripada hubungan yang tertekan dengan konflik. Puncaknya adalah pertemuan bersejarah antara kedua pemimpin Korea, Kim Dae-jung dan Kim Jong-il, yang berlangsung pada Juni 2000 di Pyongyang. Hubungan hangat kedua Korea berlanjut pada masa pemerintahan Roh Moo-hyun (2003-2007) yang menjalankan kebijakan yang hampir sama dengan pandahulunya. Hal ini dimanfaatkan oleh parlemen kedua negara untuk kembali menjalin komunikasi yang lebih intens guna mendukung program reunifikasi Korea yang ditandai dengan kedatangan kunjungan delegasi Korea Selatan ke parlemen Korea Utara untuk pertama kalinya pada bulan Agustus 2005.

            Memang tidak mudah bagi parlemen Korea selatan mengajak Korea Utara untuk bertemu dan membicarakan upaya perdamaian di tengah-tengah perbedaan ideologi dan sistem politik kedua negara serta ketegangan yang kerap terjadi di kawasan Semenanjung Korea. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan Korea Selatan untuk mendekatkan hubungan antar-Korea dan mengajak dialog mitranya dari Utara, patut dicatat sebagai langkah konstruktif untuk mendukung tercapainya solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea.

Kesimpulan :

            Masalah keamanan kawasan yang belum terlihat solusi damainya menjadi keprihatinan masyarakat internasional, mengingat implikasinya terhadap stabilitas kawasan. Semananjung Korea merupakan salah satu kawasan yang hingga kini masih menghadapi persoalan keamanan sebagai akibat dari belum dicapainya kesepakatan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan isu nuklir Korea Utara yang menimbulkan kekhawatiran internasional, khususnya negara-negara di sesama kawasan. Berbagai upaya damai telah dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, namun upaya damai tersebut belum membuahkan hasil karena ketidakpercayaan masih kuat menghinggapi para pihak yang saling “berlawanan”. Tidak mengherankan jika kemudian aktivitas propaganda dan retorika bernada permusuhan di antara pihak yang saling berlawanan terus berlangsung, termasuk aktivitas manuver militer, sebagaimana yang terjadi belakangan ini.

            Tidak mudah bagi parlemen untuk melakukan akivitas diplomasi dalam kerangka pencarian solusi damai atas masalah keamanan kawasan tersebut, mengingat kompleksitas permasalahannya, termasuk ketika parlemen negara-negara APPF, diantaranya parlemen Korea Selatan, dihadapkan pada upaya membangun komunikasi politik dengan parlemen Korea Utara yang tertutup dan di bawah pengaruh rezim Pyongyang yang otoriter. Meskipun demikian, diplomasi parlemen harus tetap menjadi bagian dari upaya pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, seperti halnya yang dilakukan APPF. Upaya damai parlemen memang tidak ditujukan untuk mengatasi secara langsung persoalan keamanan kawasan tersebut, tetapi lebih ditujukan pada upaya untuk mendukung dan melengkapi diplomasi yang selama ini dijalankan pihak pemerintah (eksekutif).

Kekurangan :

·         Terdapat beberapa penanggalan yang kurang jelas

·         Beberapa tulisan masih ada kesalahan (Typo) 

Kelebihan :

·         Terlepas dari tanggal, penjelasan sangat jelas

·    Penulisan singkatan-singkatan dijelaskan secara jelas seperti APPF (Asian Pacific Parlimentary Forum)

Sumber : https://jurnal.dpr.go.id